Aliansi Bungursari Dukung Pembangunan USB SMA Negeri 11 Kota Tasik,Namun Tolak Praktik Monopoli dan Eksploitasi

Kota Tasik,Hallo Berita Online.Com-
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 11 Kota Tasikmalaya mendapat sambutan positif dari masyarakat dan para tokoh organisasi kemasyarakatan (Ormas) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Bungursari.
Mereka menilai kehadiran sekolah baru tersebut merupakan langkah strategis dalam pemerataan akses pendidikan menengah atas di wilayah Bungursari.

Namun demikian, Aliansi Bungursari juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk praktik monopoli, eksploitasi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembangunan sekolah tersebut.

“Kami mendukung penuh pembangunan USB SMA Negeri 11 Tasikmalaya karena membawa manfaat besar bagi masyarakat. Tetapi kami menolak jika ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli atau memanfaatkan proyek ini untuk kepentingan pribadi,”tegas Asep Devo, Koordinator Aliansi Bungursari, Senin (20/10/2025).

Baca Juga:Pemda Bandung Diduga Tutup Mata Kantor Desa Nagreg Kendan Relokasi Akibat Bencana Tanah Longsor

Asep menegaskan bahwa pihaknya bersama seluruh elemen Aliansi Bungursari akan terus melakukan fungsi pengawasan dan pendampingan publik terhadap proses pembangunan USB tersebut agar tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Sanbo, salah satu Ketua LSM yang tergabung dalam Aliansi Bungursari, mengingatkan bahwa proyek ini menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN sehingga setiap tahapan harus terbuka dan bebas dari konflik kepentingan.

“Ini anggaran pemerintah, bukan hasil swadaya masyarakat. Kami tahu siapa yang mencoba memanfaatkan proyek ini demi kepentingan dinasti atau kelompok tertentu. Kami akan mengawal agar praktik semacam itu tidak terjadi,” ujar Sanbo.

Baca Juga:DPRD dan Bupati Purwakarta Sepakat Tandatangani Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2026 Sebesar Rp2,4 Triliun

Aliansi Bungursari menilai bahwa pembangunan sektor pendidikan seharusnya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, bukan justru menjadikan masyarakat tidak berdaya akibat adanya praktik monopoli.

“Ini pembangunan dunia pendidikan, jangan sampai justru tidak mendidik masyarakat Bungursari. Pemerintah pusat menggencarkan pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk memperkaya segelintir pihak,”
pungkas Asep Devo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *