Pewarta:Yandi.
Subang,Hallo Berita Online.Com-Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, didampingi Wakil Bupati Subang H. Agus Masykur Rosyadi, membuka secara resmi pelaksanaan Tes Wawancara Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, yang dilaksanakan pada Senin, 4 Agustus 2025, bertempat di Laska Hotel, Ciater.
Pelaksanaan uji kompetensi ini dipimpin oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel), dengan komposisi sebagai berikut:
1. H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si. Sekretaris Daerah Kabupaten Subang selaku Ketua Pansel;
2.Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si., QCRO Sekretaris Pansel;
3.H. Dadang Kurnianudin, S.IP., M.Si.Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum;
Baca Juga:Hadiri Puncak HUT SMAN 1 Subang Ke-63, Bupati Kang Rey: Ajak Siswa Terus Bermimpi dan Berkarya
4. Dr. Drs. Komir Bastaman, SH., MH;
5. Prof. Dr. H. Karim, M.Si.
Dalam sambutannya, Bupati Subang menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Ujikom bukan semata urusan administrasi, tapi ikhtiar bagaimana saya punya tujuan besar: memperkuat ASN dan menciptakan birokrasi yang profesional dan benar-benar memiliki integritas. Semua harus berorientasi pada kualitas pelayanan publik,” tegas Kang Rey.
Kang Rey juga menyinggung tentang sistem pengaduan masyarakat melalui media sosial yang kini menjadi salah satu pilar utama dalam menilai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap malam, aduan yang masuk ia teruskan kepada para pejabat eselon II untuk segera ditindaklanjuti.
“Setiap malam saya selalu membagikan aduan masyarakat ke grup eselon II. Mereka saya wajibkan untuk menindaklanjuti. Ke depan, kerangka kerja saya tidak muluk-muluk: cukup berbasis aduan masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Kang Rey menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi rutin terhadap respon OPD terhadap pengaduan masyarakat.