Bupati menekankan pentingnya koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten serta inventarisasi yang cermat dalam memilah lahan korporasi dan lahan milik masyarakat. Menurutnya, konflik sempat terjadi akibat belum terpilahnya lahan perusahaan dan lahan masyarakat saat proses pengambil alihan.
Baca Juga:Kegiatan Musrenbang Sektoral Disporabudpar Kota Tasik Tampil Beda dan Unik, Diky Chandra Jadi Dalang
Bupati juga mengungkapkan adanya laporan terkait skema KSO di sejumlah titik di Pelalawan yang perlu diverifikasi secara akurat agar tidak merugikan masyarakat kecil. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan berpihak selain kepada kepentingan rakyat.
“Kalau urusannya tanah rakyat, kami tidak mungkin meninggalkan rakyat. Inventarisasi harus jelas, mana lahan perusahaan dan mana lahan masyarakat. Itu bisa dibuktikan.” ujarnya.
Selain itu, Bupati menyoroti kondisi kebun sawit sitaan yang rata-rata berusia 25–30 tahun dengan produktivitas yang cenderung menurun. Ia mengingatkan, jika tidak dikelola secara profesional dan optimal, kondisi tersebut berpotensi menurunkan produksi CPO dan berdampak pada devisa negara.
“Pemerintah Kabupaten Pelalawan siap memberikan dukungan penuh agar pengelolaan aset negara berjalan baik, profesional, serta tetap menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.” Tutupnya.(Sumber Media Center Pelalawan).