Solusi yang diberikan pun beragam, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pengadu. “Kalau bisa diselesaikan secara cepat, maka prosesnya kita tempuh. Kalau misalnya seperti tadi, ada juga yang dia BPJS nya nggak masala, terus juga keluarganya sakit, nggak ada ongkos untuk berangkatnya, nanti kita bantu,”ujarnya.
Baca Juga:Rotasi Mutasi, Bupati Subang Kang Rey: Tegaskan Pejabat Adalah Pelayan Masyarakat
Om Zein menyadari bahwa anggaran pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut, diluncurkan pula gerakan “Sapoe Sarebu” (Poe Ibu) Donasi.
Dana yang terkumpul dari donasi ini akan dimanfaatkan khusus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Uang ini nanti dimanfaatkan, tapi hanya khusus untuk dua hal, untuk pendidikan dan untuk kesehatan, tidak untuk lain-lain. Dan kesehatan pun yang tidak ter-cover oleh anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah kan ada proses yang harus ditempuh, kalau ini bisa secara verifikasi cepat, “jelasnya.
Baca Juga:Polres Purwakarta Selamatkan 13 Pekerja Bangunan Asal Bandung yang Terlantar
Om Zein mencontohkan, dana dari “Sapoe Sarebu”, dapat digunakan untuk membantu biaya transportasi pasien yang tidak mampu.
“Misalnya, kalau harus pergi ke rumah sakit, ongkosnya nggak ada, orang sakitnya sudah parah, walaupun dia terkaper BPJS, harus pakai ongkos, dan ongkosnya itu yang kemudian kita bantu dari Poe Ibu, “katanya.
Untuk menjangkau masyarakat di wilayah desa, Om Zein mewajibkan setiap kepala desa untuk membuka posko pengaduan di kantor desa masing-masing.
“Untuk wilayah desa, pengaduan ke rumah kepala desa. Kepala desa setiap desa diwajibkan membuka posko pengaduan, sehingga tidak semuanya ke Pemerintah Kabupaten. Setiap jam kerja, Senin sampai Jumat, dan Sabtu Minggu libur,”kata Om Zein.