Beberapa prioritas utama anggaran 2026 antara lain:
1. Pemenuhan alokasi pendidikan minimal 20?ri total belanja daerah.
2. Prioritas anggaran kesehatan dan jaminan sosial masyarakat.
3. Belanja infrastruktur publik sekurang-kurangnya 40?ri total belanja (di luar transfer ke desa) hingga tahun 2027.
4. Program penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
5. Optimalisasi pembiayaan BPJS bagi ASN dan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).
“Kebijakan anggaran tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat pelayanan dasar masyarakat Purwakarta, “kata Saepul Bahri Binzein.
Rancangan RAPBD Purwakarta 2026 yang telah disampaikan akan segera dibahas oleh DPRD melalui mekanisme Pembicaraan Tingkat I dan II, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Bupati mengajak seluruh fraksi DPRD agar memberikan saran dan pandangan konstruktif untuk penyempurnaan rancangan tersebut.
“Kami berharap dukungan dan koneksi dari DPRD agar RAPBD ini benar-benar berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat Purwakarta, “ujarnya menutup penjelasan Bupati Purwakarta terkait nota keuangan RAPBD 2026.