“RB bukan sekadar agenda rutin, tetapi harus menjadi gerakan perubahan yang menyentuh akar permasalahan tata kelola pemerintahan,” ucapnya.
Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029, yang fokus pada lima isu strategis: penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, percepatan prioritas aktual Presiden, serta transformasi digital pemerintahan.
Bupati berharap melalui workshop ini akan dihasilkan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang lebih spesifik, terukur, dan berdampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
Baca Juga:Jemaah Haji Indonesia Asal Cianjur yang Meninggal di Tanah Suci Makkah Bertambah Satu Orang
“Harapan saya, untuk tahun mendatang khususnya di tahun 2026, diharapkan kolaborasinya lebih di tingkatkan, mengingat banyak sekali warga kita yang masih membutuhkan,” tegasnya.
Dirinya juga menekankan pelaksanaan workshop ini dapat diperoleh Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang lebih spesifik, terukur dan relevan serta berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan, khususnya dalam mewujudkan Tanah Bumbu yang maju, makmur dan beradab.
Workshop ini dihadiri oleh Budi Prawira, SE. MM Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas Wilayah II, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Yulian Herawati, Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimatan Selatan Ir.Hj. Galuh Tantri Narindra, Pimpinan SKPD Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan instansi vertikal, serta Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang berkomitmen mendukung akselerasi Reformasi Birokrasi. (Rel)