Ia menegaskan bahwa FORKAP tidak ingin berhenti pada wacana lingkungan semata, tetapi mendorong model pengelolaan yang aplikatif, berbasis masyarakat, dan melibatkan pemuda.
“Kami melihat pengelolaan limbah dapur MBG sebagai pintu masuk pemberdayaan ekonomi lokal. Pemuda, kelompok tani, peternak, hingga UMKM bisa dilibatkan. Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi soal kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah,”tambahnya.
FORKAP berencana menginisiasi kajian teknis dan model percontohan (pilot project) pengelolaan limbah dapur MBG, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pengelola dapur MBG, pemerintah desa, kelompok pemuda, serta stakeholder terkait. Model pengelolaan yang akan dikembangkan mencakup pemilahan limbah, pengolahan menjadi pakan ternak fermentasi, kompos organik, dan produk ramah lingkungan lainnya.
Menurut FORKAP, langkah ini sejalan dengan semangat efisiensi anggaran, penguatan ekonomi lokal, serta komitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan.
“Kami mendukung program MBG sebagai kebijakan strategis pemerintah. Namun agar dampaknya benar-benar optimal, harus ada inovasi di tingkat pelaksanaan. Pengelolaan limbah adalah salah satu celah penting yang harus diisi dengan pendekatan kolaboratif,” tegas Fathiyakan.
Melalui rekomendasi ini, FORKAP mengajak seluruh pemangku kepentingan di Tasikmalaya untuk melihat pengelolaan limbah dapur MBG sebagai agenda bersama, bukan hanya urusan teknis, tetapi bagian dari upaya membangun Tasikmalaya yang lebih berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing.(**)