“Reformasi birokrasi harus terasa sampai ke daerah, tak hanya di pusat. Para pejabat birokrasi harus direformasi,”tegasnya.
Dari sektor Perburuhan, pemimpin baru Subang harus menaruh perhatian terhadap kelayakan upah, sebab dari hasil survei kebutuhan hidup layak di Subang, penduduk Subang membutuhkan minimal Rp 4,3 juta untuk bisa hidup layak,”Termasuk agar diperhatikan lowongan kerja bagi kaum laki-laki yang selama ini terkesan tidak terakomodir oleh sebagian besar perusahaan yang ada di Subang.
Ditambahkan oleh Hengki Napitupulu yang juga merupakan Managing Partners pada Kantor Hukum “HPN Law Office”, keberadaan perusahaan yang ada di Subang harus benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.
“Agar pelaksanaan program CSR seluruh perusahaan di Subang agar dievaluasi Kembali sehingga ke depan program CSR perusahaan itu dapat dirasakan masyarakat dengan baik dan berkelanjutan. Harus ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR dengan baik,”imbuhnya.
Hal lain ada diharapkan dari Pemimpin baru Subang saat ini adalah membuka ruang-ruang dialog dan diskusi dengan seluruh stakeholder yang ada di Subang, termasuk insan Pers, Organisasi Masyarakat Sipil, NGO, tokoh agama, tokoh adat.
“Sehingga Bupati terpilih tetap up date terhadap issue sosial, hukum dan lain-lain yang sedang terjadi.Pungkasnya,”kata Hengki P Napitupulu,Ketua Advokasi Rakyat Untuk Nusantara Kabupaten Subang.