Fokus ketiga tertuju pada dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Abdullah bahkan mengibaratkan kondisi sejumlah perusahaan daerah tersebut sedang dalam fase “sakratul maut”. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Plt Gubernur Riau dalam melakukan revitalisasi komprehensif agar BUMD kembali sehat dan mampu menyumbang deviden bagi daerah.
Selain itu, sektor keempat dan kelima mencakup optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif serta penciptaan peluang pendapatan baru. Pansus DPRD mendorong agar aset-aset milik Pemprov Riau tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi seiring dengan dinamika kebijakan pembangunan daerah yang berkembang.
Pada poin keenam, Abdullah mengingatkan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). “Kami mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang telah menginisiasi upaya maksimal. Semoga enam poin ini bisa memberikan hasil potensial jika kita dalami bersama-sama,” tambah Abdullah optimistis.
Merespons hal tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti poin-poin strategis yang disampaikan DPRD. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyusun rencana aksi untuk mengoptimalkan seluruh sektor pendapatan tersebut.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung dan bersinergi demi memastikan pelayanan publik bagi masyarakat tetap terjaga,” pungkas SF Hariyanto.( Sumber Mediacenter Riau)