Baca Juga:Polres Subang Ungkap Kasus Tindak Pidana Curanmor, 9 Orang Pelaku Ditangkap
Dalam praktik pemerintahan modern yang berorientasi pada prinsip Good Governance, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama. Komunikasi publik yang efektif memungkinkan masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan kritik dan aspirasi.
Ketika komunikasi tersebut tidak berjalan secara optimal, potensi munculnya ketegangan sosial maupun kritik publik menjadi lebih besar.
Saya menilai bahwa Pak Viman sebagai Walikota Tasikmalaya idealnya memiliki pendekatan komunikasi yang partisipatif, terutama ketika menghadapi dinamika sosial seperti penyampaian aspirasi masyarakat melalui forum dialog atau aksi unjuk rasa. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, kehadiran langsung pemimpin dalam ruang-ruang dialog publik sering dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap hak warga negara untuk didengar dalam proses pengambilan kebijakan.
“Oleh karena itu, penguatan komunikasi antara Pemerintah Kota dan masyarakat menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Kota Tasikmalaya. Dengan membangun pola komunikasi yang lebih terbuka, responsif, dan dialogis, saya berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Viman mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif, “kata H Rana