Kota Tasik,Hallo Berita Online.Com- Di tengah semangat pembangunan nasional melalui program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, satu upaya mulia dari masyarakat di Kota Tasikmalaya justru hampir terhenti hanya karena persoalan retribusi sebesar Rp 40 juta.
Adalah Kecamatan Bungursari, satu-satunya kecamatan di Kota Tasikmalaya yang belum memiliki sekolah negeri tingkat atas. Kini, mimpi warga membangun SMA Negeri Unggulan 11 Bungursari nyaris tertunda, hanya karena tersangkut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas lahan hibah dari masyarakat.
Padahal, lokasi ini sudah masuk skema nasional pembangunan 20 Unit Sekolah Baru (USB) oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Siktasmen) Kementerian Pendidikan. Semua persyaratan administratif telah dipenuhi, tinggal satu langkah menuju penetapan SK dan pembangunan fisik. Tapi ironis, proses ini mandek di level daerah, hanya karena biaya BPHTB.
Masyarakat Sudah Bergerak, Pemerintah Masih Diam
Inisiatif pembangunan ini dipelopori oleh tokoh masyarakat, H.Ade Hermawan, yang telah menghibahkan tanah pribadi seluas ±11.000 meter persegi lengkap dengan akses jalan. Sebanyak 7.000 m² disiapkan untuk bangunan sekolah, sisanya untuk fasilitas umum.
“Saya tak mau hanya bicara. Saya hibahkan tanah ini demi masa depan anak-anak Bungursari. Sekarang tinggal pemerintah melanjutkan,”ujar H.Ade Hermawan kepada Wartawan Dil lokasi (31/5/ 2025).
Baca Juga:Pemkot Bandung Segel Lahan Palaguna, Ini Kata Wali Kota Muhammad Farhan
Sayangnya, alih-alih disambut dengan dukungan penuh, niat baik ini malah terbentur urusan retribusi.
“Masyarakat sudah rela. Masa pemerintah justru memberatkan? Ini tanah untuk fasilitas publik, bukan komersil. Harusnya gratis, atau dibantu,” tambahnya.
SMA Terancam Gagal Gara-gara BPHTB
Hanya satu hambatan yang kini menyumbat: tagihan BPHTB sebesar ±Rp 40 juta. Angka ini memang kecil jika dibandingkan anggaran daerah, namun dampaknya sangat besar bagi ratusan calon siswa yang menanti sekolah negeri di wilayah mereka.
“BPHTB ini bukan sekadar angka. Ini jadi simbol: apakah pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat atau tidak,” tegas Ade.
Bukan Sekadar Sekolah, Ini Adalah Kawasan.
Harapan Rencana besar Ade Hermawan tak hanya membangun SMA, tapi juga mencakup pengembangan kawasan pendidikan dan kesehatan terpadu seluas ±20 hektare, di bawah Yayasan Pendidikan dan Amal Umat (YPAU), mulai dari SD, SMP, SMA, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
“Kami ingin Tasikmalaya punya ikon pendidikan dan kesehatan. Ini ladang amal, bukan bisnis. Pemerintah seharusnya mendukung penuh,” tegasnya.