Baca Juga:Banjir Terjang Panumbangan, Bupati Ciamis Ambil Langkah Cepat Bersama BBWS Citanduy
Birokrasi yang membelenggu, bukan melayani. Sayangnya, birokrasi daerah justru menjadi ganjalan. Bukan karena tak ada anggaran, tetapi karena prosedur yang lamban dan kurang peka terhadap kepentingan publik.
“Terlalu banyak meja, terlalu banyak alasan. Kalau begini terus, rakyat akan lelah berharap,” kritik Ade.
BKDM: Pendidikan Jangan Jadi Korban Sistem yang Lemah
Ketua Baraya Kang Dedi Mulyadi (BKDM) Kota Tasikmalaya, Burhan, juga menyayangkan lemahnya respons dari pemerintah daerah.
“Ini bukan soal bangunan, ini soal masa depan anak-anak Bungursari. Jangan biarkan Rp 40 juta mengubur harapan mereka,” ujarnya.
BKDM juga menegaskan dukungan terhadap H. Ade Hermawan dan mendorong Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, serta Kang Dedi Mulyadi untuk segera ambil peran mendorong percepatan pembangunan.
“Kami siap kawal. Ini sejalan dengan visi Gubernur untuk membuka akses pendidikan merata. Jangan sampai program nasional dikubur birokrasi lokal,” tegas Burhan.
Baca Juga:Respon Cepat, Polres Purwakarta Tindaklanjuti Laporan Curanmor di Jatiluhur
Lebih jauh, BKDM juga menyoroti berbagai masalah di Kota Tasikmalaya seperti izin tambang ilegal, sampah, dan kerusakan infrastruktur, yang perlu segera diselesaikan dengan kepemimpinan yang tegas dan berpihak.
“Kami ingin pemimpin seperti Kang Dedi. Datang langsung, turun langsung, selesaikan langsung. Bukan yang hanya rapat tanpa hasil,” pungkasnya.
Pemerintah harus hadir, bukan jadi penghambat.
Baca Juga:Bareskrim Polri Ungkap Kecurangan SPBU di Bogor yang Kurangi Takaran BBM
Ketika masyarakat sudah bergerak, pemerintah tak boleh tinggal diam. Ketika tanah sudah dihibahkan, jangan biarkan retribusi jadi alasan. Ketika semua sudah siap, jangan biarkan birokrasi jadi penghalang.
Pendidikan adalah hak rakyat. Pendidikan bukan beban anggaran ia adalah investasi masa depan bangsa.
Jika Rp 40 juta jadi penghalang, maka pertanyaannya bukan “berapa biayanya”, tapi “di mana nurani pemerintah?”(**)