Makanya ke depan Kompeni yang melakukan audien kali ini meminta semua pihak yang bertanggung jawab terhadap data itu mensinkronisasi, supaya mana yang harus tanggung jawab, mana yang layak dan mana yang tidak.
Baca Juga:Wakil Bupati Subang Tutup Pendidikan Karakter Bela Negara dan Disiplin Gelombang Satu
Karena banyak yang bantuan-bantuan terdelet itu masih layak, dan masih yang mendapatkan itu banyak yang mampu dan disitu masih menjadi permasalahan, dan BPS pun tidak bisa mengelak kalau itu persoalan yang harus di betulkan.
Mungkin ini bukan salah BPS juga, mungkin ini data-data yang tidak valid dan kurang sinkronisasi antara BPS, Bappelitbangda dan Dinsos. Ketiganya ini harus terus berdialog atau berkonfirmasi setiap langkah-langkah ada data yang baru.
Sehingga kalau sudah sama itu akan ketahuan nanti, karena BPS itu tidak tahu mana yang mampu dan mana yang tidak, karena BPS ini hanya melakukan survey dan tidak semuanya hanya sampel beberapa titik saja, data riilnya BPS tidak punya.
Baca Juga:Kegiatan Sosial Doervoer Dapat Apresiasi Bupati Ciamis : “Setetes Darah Sangat Berarti”
“Kesimpulannya bahwa data-data yang di Kompeni itu akan di sinkronisasi dan akan di kroscek lagi ke lapangan dan akan berkomunikasi erat dengan BPS, Bappelitbangda dan Dinsos,”jelas Anang.