“Riau adalah salah satu provinsi prioritas. Kami tidak ingin kejadian besar seperti 2015 dan 2019 terulang kembali. Untuk itu, BNPB telah menyiapkan satu helikopter patroli dan tiga helikopter water bombing untuk memperkuat operasi di Riau.” ujarnya.
Kepala BNPB mengingatkan bahwa upaya pemadaman udara hanya bersifat membantu. Penanganan utama tetap berada di satgas darat yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat.
Baca Juga:Wakil Wali Kota Bogor Temukan Miras Sebanyak 1787 Botol,di Kampung, Saya Malu !!
“Titik api harus segera dipadamkan sebelum membesar. Penggunaan aplikasi seperti Lancang Kuning harus dioptimalkan. Selain itu, perusahaan pemegang konsesi lahan juga harus bertanggung jawab penuh terhadap wilayahnya.” tambah Suharyanto.
Dalam rakor ini, Kepala BNPB juga menyampaikan adanya program hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini, belum ada satupun daerah di Riau yang mengajukan permohonan tersebut.
“Kami mendorong agar program ini dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah masing-masing.” tutupnya.
Sementara itu dalam kegiatan ini Asisten I Zulkifli menyampaikan usulan dalam upaya penanganan Karhutla di Kabupaten Pelalawan.
“Kami ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait penanganan bencana di Kabupaten Pelalawan. Pertama, kami memohon agar alokasi peralatan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat diprioritaskan untuk Kabupaten Pelalawan, mengingat kondisi di lapangan yang sangat membutuhkan. Kedua, selain menghadapi ancaman kebakaran, kami juga mengalami kejadian banjir yang luar biasa. Bahkan dalam satu tahun terakhir, banjir terjadi dua kali, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kami prediksi.” Jelasnya.
“Kondisi ini diperparah dengan rusaknya infrastruktur jalan yang terus-menerus tergenang banjir akibat air kiriman dari PLTA Koto Panjang. Kami juga meminta agar ada pertanggungjawaban dari PLTA Koto Panjang karena menyebabkan banjir di Kabupaten Pelalawan. Di daerah Teluk Meranti hingga Muara, kami juga menghadapi persoalan pendangkalan sungai. Akibatnya, kapal-kapal, yang sebelumnya bisa mengangkut hasil pertanian masyarakat, kini sudah sulit masuk kecuali saat air pasang.” Tutupnya.(MC.Pelalawan).