“Penyumbang deflasi berasal dari kelompok makanan dan minuman (-1,03 persen) serta transportasi (-0,46 persen),” ungkapnya.
Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Riau mencatatkan kinerja pengendalian harga yang stabil. Indeks Perubahan Harga (IPH) Riau turun sebesar -0,46 persen pada Minggu I Februari 2026, menandakan stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis di daerah tetap terjaga.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa inflasi Januari 2026 yang relatif tinggi secara nasional disebabkan oleh fenomena Low Base Effect, khususnya akibat penyesuaian tarif listrik pada Januari dan Februari. Ia memproyeksikan kondisi tersebut akan kembali normal pada Maret dan April 2026.
“Pada Minggu pertama Februari 2026, sebanyak 22 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 15 provinsi mengalami peningkatan,” kata Ateng.
Untuk diketahui, Provinsi Riau kembali mencatat penurunan IPH sebesar 0,46 persen, yang disumbang oleh turunnya harga telur ayam ras, beras dan daging sapi.
Capaian ini menegaskan komitmen dan sinergi Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Ia menegaskan bahwa koordinasi antar perangkat daerah terus diperkuat melalui TPID Provinsi Riau.
“Pemprov Riau akan terus mengintensifkan pemantauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi sesuai arahan pemerintah pusat demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” imbuhnya.(Sumber Media Center Riau).