Pada kesempatan itu Arie mengungkap secara gamblang ihwal serta terjadinya dualisme kepemimpinan PWI. Begitu pula langkah strategis yang dipersiapkan dalam mengawal pelaksanaan kongres pada Agustus mendatang.
Meski saat ini PWI Jabar diisi PLT versi Kongres Bandung, ia menegaskan bahwa Kota Bandung harus menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas kepengurusan.
“Penunjukan PLT di sejumlah daerah dilakukan tanpa proses yang sesuai. Mereka dianggap tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat,” tegasnya.
Baca Juga:LABKUM PERS Bentukan PWI Pokja Kota Bandung Gelar Silaturahmi dan Tasyakur Binni’mah
Pelanggaran Prosedur Keanggotaan:
Arie pun menjelaskan, aturan PWI mensyaratkan calon anggota harus mengikuti Orientasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) sebelum menjadi PWI Muda. Sementara untuk naik menjadi anggota biasa, wajib lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) setelah dua tahun menjadi anggota muda.
“Pengangkatan anggota biasa hanya boleh dilakukan Ketua Umum PWI dengan syarat ketat, seperti prestasi jurnalistik bergengsi. Namun, yang terjadi justru pengangkatan tanpa memenuhi kriteria,” ujarnya.
Peringatan untuk Menjaga Marwah PWI:
Rapat rutin tersebut kemudian dipungkas dengan dilakukannya pernyataan sikap bersama seluruh pengurus serta anggota Pokja PWI Kota Bandung.
Pernyataan sikap ini menjadi bentuk penolakan terhadap praktik yang dinilai merusak tata kelola organisasi. Pokja PWI Kota Bandung mendesak semua pihak menaati regulasi dan menghindari tindakan sepihak yang berpotensi memicu perpecahan di tubuh wartawan Jawa Barat. (*)