“Restorasi ini tidak bisa berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Kami mengajak semua pihak untuk terbuka memberikan data awal yang riil. Data ini sangat kami perlukan agar Satgas PKH, Pak Dodi selaku pelaksana, Gubernur, dan Bupati dapat mengambil langkah yang tepat dan tidak merugikan siapa pun.” Jelasnya lagi.
Menteri Hanif juga memastikan bahwa pendekatan pemerintah akan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak akan bertindak sewenang-wenang.
“Kami memahami di dalam hutan tidak hanya ada flora dan fauna, tetapi juga ada manusia. Tanpa mereka, kita akan kesulitan merestorasi hutan ini. Oleh karena itu, keterbukaan dan partisipasi masyarakat sangat kami hargai.” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan aktif mendukung proses restorasi yang sedang berjalan.
“Kami harap masyarakat memberikan data yang sesungguhnya kepada tim di lapangan. Ini bagian dari proses yang dirancang pemerintah agar restorasi dilakukan secara adil dan terukur,” tegas Bupati Zukri.
Senada dengan Bupati Pelalawan, Gubernur Riau juga mengajak masyarakat untuk tidak menutup diri terhadap upaya pendataan yang dilakukan oleh Satgas PKH.
“Jika tidak ada data dari masyarakat, maka pemerintah akan kesulitan menyusun solusi yang sesuai. Jangan sampai kita menganggap pemerintah tidak mau berdiskusi, padahal kita justru menunggu partisipasi aktif masyarakat.” ujarnya.(Sumber Media Center Pelalawan).