Menurutnya, sehingga kita bisa memberikan informasi tentang kondisi daerah. Karena takutnya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah, akhirnya kita di daerah jadi kebingungan sendiri.
Seperti contohnya untuk penentuan data kemiskinan, kan bukan kita yang menentukan terus untuk program koperasi kan bukan kita yang bikin, juga program MBG.
“Artinya kami sangat berharap, dari Kota Tasikmalaya untuk diajak duduk bersama mengenai beberapa hal, minimal ada ruang bagi kami untuk menjelaskan tentang inilah Kota Tasikmalaya, ini karakteristik nya, ini kebutuhan dasarnya dan segala macam,” jelasnya.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Hj. Evi Silviani menilai forum tersebut bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan wadah strategis untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai persoalan di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Lurah memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemerintah.
“Lurah harus menjadi teladan dan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” katanya.
Ketua Forum Lurah Kota Tasikmalaya Mulyono menjelaskan, rapat bulanan itu membahas sejumlah agenda, di antaranya capaian program, optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pembaruan data bantuan sosial. Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat komunikasi antarlurah dalam berbagi pengalaman dan strategi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan itu juga menjadi simbol sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Tasikmalaya,” kata Mulyono.