Baca Juga:Pemkab Purwakarta Genjot Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Demi Layanan Optimal
“Makanan yang seharusnya bergizi malah sering tidak layak konsumsi, bahkan ada yang sekadar formalitas agar laporan kegiatan terlihat berjalan. Kondisi ini sangat berbahaya, karena menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak sekolah dasar yang menjadi target utama program,” katanya.
Selain itu, terdapat persoalan serius dalam tata kelola sumber daya manusia. Pekerja yang menjadi ujung tombak di lapangan kerap dibayar tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Gaji mereka dipotong, hak-hak mereka diabaikan. Padahal mereka inilah yang memastikan makanan sampai ke tangan siswa. Perlakuan semacam ini adalah bentuk ketidakadilan dan pelecehan terhadap pekerja kecil.
Kami juga menyoroti minimnya keterlibatan pejabat publik secara langsung dalam pengawasan program.
Seolah-olah program ini dilepas begitu saja kepada pelaksana teknis tanpa ada kontrol politik yang memadai.
Padahal, program ini menggunakan uang rakyat dan menyangkut nasib generasi penerus bangsa.
Ironisnya lagi, rantai distribusi bahan pangan dalam program MBG justru lebih banyak melibatkan pihak-pihak besar yang sudah mapan. Sementara UMKM lokal yang seharusnya diberdayakan justru dikesampingkan. Padahal dengan melibatkan UMKM lokal, program ini tidak hanya memberi gizi pada anak- anak, tetapi juga mampu menghidupkan ekonomi rakyat kecil di daerah.
“Bagi PMII, persoalan MBG ini adalah potret bagaimana pemerintah sering gagal mengelola program rakyat.
Alih-alih berpihak pada rakyat, program malah dijadikan ladang proyek dan bancakan bagi segelintir orang.
Ini jelas pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang mewajibkan negara melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya, ” paparnya.