Sebagai wujud menjalankan amanat Reformasi birokrasi tersebut, Kementerian Hukum diamanatkan sebagai leading instution dalam pelaksanaan program meso di bidang reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
IRH merupakan instrumen untuk mengukur Reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi aturan dan penguatan sistem regulasi di Indonesia.
Baca Juga:Hadiri HUT Ke-52 KSPSI, Kapolri Listyo Sigit Prabowo:Apresiasi Perjuangan Kalangan Buruh
Reformasi birokrasi kini benar- benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur Pemerintahan dan telah berhasil meletakan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Reformasi Birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan ke depan.
“Capaian nilai Indeks Reformasi Hukum Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan yang signifikan, pada kali pertama yakni tahun 2023 mendapat predikat kategori A (sangat baik) dengan nilai 86,87 dan kaki kedua fi tahun 2024 mendapat predikat kategori AA ( sangat istimewa) dengan nilai 97.78.Sehingga menjadi perhatian khusus untuk dapat mempertahankan prestasi dimaksud, “paparnya.