Namun yang membuat saya bertanya-tanya dalam hati, bukan hanya ketidak hadiran para kepala dinas saja, tapi says sempat di minta untuk tidak menghadiri pertemuan tersebut.
Melihat kondisi tersebut, penilaian saya ini perlu adanya ketegasan di lingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya. Ia meminta kejadian ini menjadi bahan evaluasi besar agar ke depan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas.
Meski secara struktural dirinya tidak dilibatkan secara langsung dalam tim penataan kawasan Dadaha karena sudah dibentuk tim khusus, namun sebagai Wakil Wali Kota, saya merasa memiliki beban moral dan kewajiban konstitusional untuk melayani masyarakat.
“Biarpun saya tidak dilibatkan dalam penataan kawasan Dadaha karena sudah dibentuk tim, namun saya punya beban moral dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Pedagang PKL itu juga warga kita yang harus dilindungi dan didengarkan aspirasinya,” jelas Diky Chandra
Sikap Diky ini pun mendapat apresiasi dari para pedagang PKL. Mereka merasa didengarkan dan diperhatikan. Kehadiran orang nomor dua di Kota Tasikmalaya itu dianggap memberikan angin segar di tengah ketidakpastian nasib mereka pasca penataan kawasan Dadaha.
Para pedagang berharap, pemerintah kota bisa memberikan solusi yang win-win solution, di mana penataan kawasan tetap berjalan untuk menjadikan Dadaha lebih indah, namun keberlangsungan ekonomi para pedagang kecil tetap terjamin.