BANDUNG,HALLO BERITA ONLINE.COM-
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat mendorong insan pers mengambil peran lebih aktif dalam mencegah kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Ancaman ini semakin perlu diwaspadai karena teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk meniru wajah dan suara seseorang sebagai bagian dari modus penipuan.
Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, menegaskan bahwa tanggung jawab pers tidak cukup hanya memberitakan kasus setelah kejahatan terjadi. Jurnalis juga perlu membantu masyarakat mengenali ancaman digital, memeriksa kebenaran informasi, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap manipulasi berbasis teknologi.
Pernyataan tersebut disampaikan Tantan dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026). Kegiatan yang digagas PWI Jawa Barat bersama komunitas Jurnalis Hukum Bandung (JHB) itu bertujuan memperkuat literasi, perlindungan, dan kepercayaan publik di ruang digital.
“Sekarang ada social engineering yang memanfaatkan AI. Suara bahkan wajah seseorang bisa ditiru, sehingga masyarakat berpotensi tertipu,” kata Tantan.
Perkembangan teknologi tersebut menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat. Konten berupa suara, foto, atau video yang terlihat meyakinkan belum tentu autentik. Dalam kondisi tertentu, materi yang telah dimanipulasi dapat digunakan untuk membangun kepercayaan korban sebelum pelaku menjalankan aksinya.
Karena itu, penguatan literasi digital dan verifikasi informasi menjadi bagian penting dalam menghadapi kejahatan yang memanfaatkan kecerdasan buatan.
PWI Jabar Soroti Ancaman Penipuan Berbasis AI
Pemanfaatan AI memberikan berbagai kemudahan, mulai dari pengolahan informasi hingga pembuatan konten digital. Namun, teknologi yang sama juga dapat disalahgunakan untuk memanipulasi identitas dan memperdaya masyarakat.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah social engineering, yakni manipulasi psikologis yang dilakukan untuk membuat seseorang percaya, memberikan informasi, atau melakukan tindakan tertentu sesuai keinginan pelaku.
Dengan bantuan AI, pelaku berpotensi membuat tiruan suara atau wajah yang menyerupai orang yang dikenal korban. Materi tersebut dapat digunakan untuk membangun situasi mendesak, meminta uang, atau mendorong korban mengambil keputusan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Baca Juga:Sosialisasi Operasi Patuh Lodaya 2026, Satlantas Polres Purwakarta Edukasi Masyarakat Lewat Radio
Ancaman ini tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial. Konten hasil manipulasi juga berpotensi merusak reputasi, memicu kesalahpahaman, dan menimbulkan persoalan sosial ketika informasi palsu dipercaya sebagai kenyataan.
Ketua JHB, Suyono Widik, mengatakan Bandung Digital Safety Forum 2026 diselenggarakan sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian terhadap kejahatan digital yang memanfaatkan teknologi AI.
Forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko di ruang digital sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman.
Menurut pendekatan yang diusung dalam kegiatan tersebut, perlindungan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknologi. Kesadaran pengguna dalam memeriksa informasi, menjaga data pribadi, dan memastikan identitas pihak yang berkomunikasi juga menjadi bagian penting dari pencegahan.
Masyarakat perlu berhati-hati ketika menerima permintaan uang, kode verifikasi, data pribadi, atau tindakan mendesak yang mengatasnamakan keluarga, rekan kerja, maupun pejabat tertentu.
Baca Juga:Wakil Bupati Subang Hadiri PPE Sekaligus Pemaparan PUG 2026
Konfirmasi melalui nomor telepon atau saluran komunikasi yang telah diketahui sebelumnya dapat menjadi langkah awal untuk memastikan kebenaran permintaan tersebut.
Pers Diminta Menjadi Benteng Terakhir Melawan Hoaks
Di tengah derasnya arus informasi digital, pers memiliki tanggung jawab menjaga akurasi pemberitaan. Informasi yang cepat menyebar tidak selalu benar, sementara konten yang tampak autentik belum tentu berasal dari sumber yang dapat dipercaya.
Tantan Sulthon Bukhawan menilai tantangan tersebut semakin kompleks di tengah maraknya hoaks dan fenomena post-truth, ketika persepsi atau keyakinan seseorang dapat lebih memengaruhi penilaian dibandingkan fakta yang telah diverifikasi.
“Saya menganggap pers menjadi benteng terakhir bagaimana kita menangkal hoaks,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya verifikasi sebagai landasan kerja jurnalistik, terutama ketika redaksi berhadapan dengan materi digital yang belum jelas sumber dan keasliannya.
Wartawan perlu memastikan asal-usul informasi, meminta konfirmasi kepada pihak terkait, serta memeriksa konsistensi keterangan sebelum memublikasikan suatu peristiwa.
Foto, rekaman suara, dan video yang beredar di media sosial juga tidak semestinya langsung diperlakukan sebagai bukti yang memastikan sebuah kejadian. Jika terdapat kejanggalan atau indikasi manipulasi, redaksi perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Langkah tersebut penting untuk mencegah media menjadi saluran penyebaran informasi yang menyesatkan, baik karena kesalahan verifikasi maupun karena penggunaan materi manipulatif sebagai sumber pemberitaan.
Selain melakukan verifikasi, pers dapat berkontribusi melalui berita edukatif yang menjelaskan cara kerja modus penipuan, ciri-ciri permintaan mencurigakan, dan langkah yang bisa dilakukan masyarakat ketika menerima pesan yang meragukan.
Dengan demikian, fungsi pers tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai suatu kasus. Pemberitaan yang akurat dan memberikan konteks juga dapat membantu masyarakat memahami risiko serta menentukan langkah yang lebih tepat.