“Kalau melihat tujuh program prioritas, menurut saya pelaksanaannya masih relatif rata. Tetapi kalau ditanya sudah maksimal, tentu belum. Ada tahapan dan proses yang harus dilalui,”ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menentukan kembali sektor yang harus mendapatkan perhatian utama berdasarkan perkembangan kondisi terkini. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif.
Salah satu hal yang disorot Diky adalah kebutuhan pembenahan internal birokrasi, termasuk pengisian jabatan yang masih kosong. Menurutnya, keberadaan sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu penunjang penting dalam menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:Lurah Teluk Dalam Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pelalawan ke-27
Ia mengibaratkan, upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan akan sulit berjalan optimal apabila perangkat pendukungnya belum siap.
Bagaimana kita mau bergerak kalau perangkatnya belum lengkap? Hal-hal mendasar di internal pemerintahan harus dibenahi terlebih dahulu agar pelaksanaan program bisa berjalan lebih baik.
Selain pembenahan birokrasi, Diky menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal melalui pemasaran produk pertanian dan UMKM. Ia mendorong pemanfaatan Pasar Online Tasik dengan pendekatan berbasis kecamatan agar produk lokal memiliki ruang pemasaran yang lebih luas.
Sementara dalam penanganan sampah, ia membuka peluang untuk mengkaji kembali pola pengelolaan yang pernah diterapkan sebelumnya, termasuk pemanfaatan maggot, selama metode tersebut terbukti efektif dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Program prioritas harus terus dievaluasi agar tidak berjalan sebatas memenuhi target administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Program ke depan harus berdasarkan skala prioritas. Kita perlu melihat apa yang paling utama dan paling dibutuhkan saat ini, kemudian memastikan program tersebut bisa berjalan dengan baik.
“Kami berharap evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan memasuki usia ke-25 Kota Tasikmalaya, sekaligus memastikan pembangunan lebih adaptif terhadap perubahan kondisi daerah, ” pungkasnya.