Keterbatasan pasokan berpotensi menambah beban masyarakat, terutama ketika warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Milangkala Meriah, Warga Kekurangan Air
Elon juga mengaitkan persoalan tersebut dengan penyelenggaraan milangkala Kabupaten Pangandaran yang sebelumnya menuai kritik terkait penggunaan anggaran.
“Kami menyayangkan koordinasi Pemda yang tidak beres. Kemarin DPRD mengkritik penyelenggaraan milangkala yang dinilai menghamburkan uang. Di satu sisi Bupati joget-joget, tetapi di sisi lain masyarakat Cimerak kekurangan air bersih,” tandasnya.
Kritik tersebut menjadi sorotan terhadap prioritas pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Pangandaran. Namun, penilaian menyeluruh mengenai proporsionalitas anggaran tetap memerlukan data resmi terkait biaya milangkala dan alokasi penanganan kekeringan.
Baca Juga:Calon Ketua PWI Subang Agus Eko Sampaikan Visi-Misi
Pemda Dituntut Berikan Solusi Nyata
Pemerintah daerah perlu menjelaskan alasan pembatasan distribusi menjadi tiga tangki per hari, kecukupan anggaran operasional, serta langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan air bersih di seluruh desa terdampak.
Di tengah krisis, masyarakat membutuhkan bantuan nyata, sementara petugas lapangan memerlukan dukungan yang memadai.
Kemeriahan seremoni semestinya tidak mengesampingkan kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah daerah dituntut membuktikan keberpihakannya melalui kebijakan yang tepat sasaran, transparansi anggaran, dan percepatan penanganan krisis air bersih di Cimerak.