“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.
Ia memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa adanya gangguan.
“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.
Dukungan terhadap langkah dialogis ini juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah. Ia menilai komunikasi yang terbangun telah membuka jalan menuju kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat.
“Masyarakat menuntut kepastian tentang relokasi. Pada prinsipnya dari pihak pemerintah sudah ada kesiapan, dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu, semua sudah meredakan diri,” ujarnya.
Perwakilan masyarakat TNTN, Wendri, turut menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah. Ia berharap proses penyelesaian konflik dapat terus dikawal secara adil dan transparan, termasuk melalui komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Kami ingin bicara langsung dengan pusat baik dengan zoom. Ada surat kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik. Hal ini mungkin bisa mendorong penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.
Baca Juga:Kapolda dan Wakapolda Jabar Tinjau Arus Balik Lebaran 1447 H di Pos Terpadu Cikopo Purwakarta
Dengan pendekatan kolaboratif yang terus dibangun, Pemprov Riau optimistis penyelesaian konflik di TNTN dapat berjalan bertahap dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat.
(Sumber Media Center Riau)