BANDUNG,HALLO BERITA ONLINE.COM-
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap tersangka B.K Nomor: PRINT- 2392 /M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026 dan Surat Penetapan Tersangka
Nomor: TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026 serta Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-
4533/M.2/Fd.2/11/2026 tanggal 13 November 2026.
Sementara itu, terhadap tersangka D.W.R. penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: PRINT-3242/M.2/Fd.2/11/2025 tanggal 21 November 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026.
Kronologis perbuatan para tersangka disampaikan sebagai berikut:Pada Tahun 2024, Universitas Pendidikan Indonesia melaksanakan pekerjaan CWP-03 (Civil Work for Convention and Exhibition Center) yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan nilai kontrak sebesar Rp47.165.742.000,00 (empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
Baca Juga:Hindari Dampak Abu Vulkanik Anak Gunung Krakatau, Disdikpora Cianjur Perpanjang PJJ Bagi Siswa
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Arkindo selaku penyedia jasa (kontraktor) yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender,
terhitung sampai dengan tanggal 30 Desember 2024, berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka B.K. selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan Tersangka D.W.R. selaku penyedia jasa/kontraktor yang menjabat sebagai Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta. Dalam pelaksanaannya, terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000,00 (lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari kalender atau sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Tersangka D.W.R. diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu (bodong) yang diterbitkan atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri. Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka,jaminan
pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100% (seratus persen), jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.
Sementara itu, Tersangka B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak.
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan pekerjaan CWP-03 tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh Tersangka D.W.R. mengalami deviasi minus sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak.