Berdasarkan hasil pemeriksaan, bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang
hanya mencapai 75,34% (tujuh puluh lima koma tiga puluh empat persen), sehingga terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66% (dua puluh empat koma enam puluh enam persen).
Meskipun demikian, Tersangka B.K. selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak kepada Tersangka D.W.R., padahal progres fisik pekerjaan pada saat pembayaran tersebut baru mencapai 75,34%.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Paket CWP-03 Pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024 sebesar Rp25.982.542.357,20 (dua
puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah dua puluh sen).
Sebelumnya, Tim Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta pada hari Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 10 sampai
dengan 11 November 2026. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Mimika yang beralamat di Jalan Agimuga Nomor 07, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena Tersangka D.W.R. saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
Baca Juga:Kenang Jasa Pahlawan, Kapolres Purwakarta Pimpin Upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan 2026
Bahwa perbuatan Tersangka D.W.R. dan Tersangka B.K., sebagaimana diatur dan diancam Pidana :Primair Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Subsidiair Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pada Hari Jum’at, 13 November 2026, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Tsk B.K.) sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap tersangka
berlangsung kurang lebih 6 (enam) jam.
Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap Tsk B.K. di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2026 sampai dengan 02 Desember 2026. Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut.(**)