Baca Juga:HUT Bhayangkara ke-80, Sidokkes Polres Garut Gelar Bakti Kesehatan Gratis Layani 141 Warga Cilawu
PIMPASA memiliki peran sebagai pembina dan edukator, fasilitator komunikasi, pelaksana deteksi dini, pembangun kemitraan, sekaligus pelindung masyarakat melalui penyampaian informasi keimigrasian yang benar.
PIMPASA dan Agen Literasi Perkuat Pengawasan.
Dalam pelaksanaannya, PIMPASA tidak hanya memberikan sosialisasi dan konsultasi, tetapi juga membangun komunikasi berkelanjutan dengan masyarakat, menerima laporan, melakukan verifikasi awal, serta meneruskan informasi yang relevan kepada jajaran Imigrasi.
Untuk memperkuat jangkauan program, dibentuk pula Agen Literasi Desa Binaan Imigrasi. Agen ini dapat berasal dari unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa, maupun pihak lain yang berada di lingkungan desa binaan.
Baca Juga:Wabup Tasik Asep Sopari Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Penjelasan Ranperda Tahun 2026
Keberadaan Agen Literasi diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara PIMPASA dan masyarakat sehingga informasi mengenai aturan, prosedur, serta pelayanan keimigrasian dapat tersampaikan secara lebih luas.
Program Desa Binaan Imigrasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan keimigrasian, seperti daerah kantong pekerja migran, wilayah transit dan perlintasan pekerja migran, kawasan dengan konsentrasi tenaga kerja asing (TKA) dan warga negara asing (WNA), hingga daerah yang memiliki potensi TPPO dan TPPM.
Berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi pelayanan keimigrasian, sosialisasi dan penyuluhan hukum, edukasi di sekolah, perguruan tinggi, pesantren dan komunitas, kunjungan kepada kelompok masyarakat, hingga edukasi digital melalui podcast dan media sosial.
Baca Juga:Bantuan Revitalisasi SDN Sukabahagia Sukaresmi Cianjur Bantu Perekonomian Masyarakat Sekitar
Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat juga mendorong terbentuknya sistem peringatan dini atau *early warning system*. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi awal apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban keimigrasian.
Pers Perkuat Literasi Keimigrasian Masyarakat.
Keterlibatan PWI Jawa Barat dalam program ini menjadi bagian penting dari upaya memperluas literasi keimigrasian melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab.
Pers memiliki fungsi strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan keimigrasian.
Melalui pemberitaan yang informatif, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya mengurus dokumen perjalanan melalui prosedur resmi, mengenali modus perekrutan pekerja migran ilegal, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi persoalan keimigrasian.
Baca Juga:Musprov XVIII PMI Jabar Diwarnai Ketegangan, Status Ketua PMI Kota Bandung dan Sumedang Dipersoalkan
Kolaborasi antara Imigrasi dan PWI Jawa Barat juga diharapkan mampu membangun komunikasi publik yang lebih efektif sehingga informasi mengenai kebijakan dan pelayanan keimigrasian tidak hanya berhenti di lingkungan institusi, tetapi dapat diterima dan dipahami masyarakat luas.
Keberhasilan Program Desa Binaan Imigrasi pada akhirnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Imigrasi, TNI, Polri, insan pers, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen warga.
Dengan sinergi yang berkelanjutan, Desa Binaan Imigrasi diharapkan semakin optimal menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kesadaran hukum, mencegah TPPO dan TPPM, serta memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara melalui sistem pengawasan keimigrasian yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, dimulai dari lingkungan desa dan kelurahan. (***)