Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan Tahun 2024; Purwakarta Raih Predikat Baik

Pewarta: Usup Supriatna.

Purwakarta,Hallo Berita Online.Com- Kabar gembira datang dari Kabupaten Purwakarta Dalam Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kabupaten Purwakarta berhasil meraih predikat “Baik”. Prestasi ini menempatkan Purwakarta dalam jajaran daerah yang dinilai memiliki pengelolaan pengaduan yang cukup efektif.

Selain Kabupaten Purwakarta, beberapa daerah lain di Provinsi Jawa Barat juga berhasil meraih predikat yang sama, diantaranya Kabupaten Bandung, Kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya.

“Alhamdulillah, dengan raihan predikat baik ini, diharapkan pengelolaan pengaduan di Kabupaten Purwakarta dapat terus ditingkatkan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, “ujar Kepala Dinas Komumikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta, Hendra Fadly pada Rabu (19/11/2025).

Baca Juga:Lewat Jalan-Jalan Pintar ke Beberapa Kementerian, Diky Chandra Jemput Berbagai Program Untuk Kota Tasikmalaya Tahun 2026

Menurut Hendra Fadly, evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kemendagri terkait evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan oleh pemerintah daerah tahun 2024. Evuasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, yang menekankan pentingnya pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Evaluasi kinerja pengolaan pengaduan pemerintah daerah tahun 2024, mencakup berbagai aspek penting seperti perencanaan, kebijakan, sumber daya manusia, sosialisasi, serta pemanfaatan kenal pengaduan yang ada, termasuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPORI).

“Evaluasi ini dilakukan secara sistematis untuk mengukur kinerja dan menghasilkan rekomendasi perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, “jelas Hendra Fadly.

Baca Juga:Terkait Kebijakan Pemerintah, Diduga Seribu PNS Kepala Sekolah Se-Kabupaten Cianjur, Berdasarkan Informasi Akan Lakukan Demo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *