“Ini harus jadi catatan penting untuk evaluasi. Sosialisasi jangan mepet. Beri waktu yang cukup agar masyarakat paham, terutama terkait kebijakan baru seperti adanya sekolah Maung,” ujarnya.
Sekolah Maung merupakan program sekolah unggulan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saeful menilai keberadaan sekolah ini perlu disosialisasikan lebih masif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Jangan sampai karena kurang informasi, anak-anak justru kehilangan hak untuk sekolah. Pemerintah provinsi, dinas pendidikan, sampai tingkat kabupaten/kota harus satu suara dalam menyampaikan informasi.
Kami memastikan seluruh masukan yang ia terima akan dibawa ke rapat Komisi II DPRD Jabar. Data dan keluhan warga akan menjadi bahan kajian untuk perbaikan kebijakan dan pengawasan anggaran 2026.
Komisi II membidangi pemerintahan, otonomi daerah, dan pelayanan publik. Jadi setiap aspirasi masyarakat sangat penting bagi kami untuk merumuskan rekomendasi kepada pemerintah provinsi
“Kami mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan persoalan. “DPRD adalah rumah rakyat. Silakan sampaikan, karena dari situlah kami tahu apa yang harus dibenahi,” pungkasnya.