“Karena TKD dipotong cukup Rp350 miliar di Subang. Kondisi seperti ini dirasakan seluruh kabupaten/kota, namun Subang cukup aman fiskalnya. Saya sangat concern,” tegasnya.
Terkait penyusunan Anggaran Perubahan, Kang Rey menginstruksikan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan program- program yang bersifat wajib.
Baca Juga:Bantuan Kedelai untuk Koptan Diduga di Sunat PPL di Kecamatan Cilaku Cianjur
“Kepada Kepala BKAD, mohon untuk anggaran perubahan kita utamakan yang wajib, yaitu Pilkades dan PBI,” katanya.
Mengakhiri arahannya, Kang Rey memberikan penekanan khusus mengenai integritas aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai agar tidak mempersulit pelayanan, terutama pada urusan yang berkaitan dengan perizinan, rekomendasi, maupun administrasi lainnya.
“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh staf maupun pejabat, jangan menghambat pekerjaan orang, terlebih bapak ibu yang di dinasnya ada kebijakan atau output mengeluarkan perizinan, rekomendasi, penyesuaian dan lain-lain. Jangan sampai ada oknum yang meminta imbalan bagi pekerjaan,”imbuhnya.
Baca Juga:Tingkatkan Layanan Publik, Diskominfo Purwakarta Dampingi SDN Ciwangi Kelola SP4N-LAPOR
Kang Rey menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut harus dihentikan karena dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Berhenti lakukan hal-hal seperti itu. Itu bisa menjadi celah untuk pihak-pihak lain masuk, dan ada aduan dari masyarakat. Saya ingin Kabupaten Subang di masa kepemimpinan saya aman, tenteram, dan damai. Saya wanti-wanti sekali,” tegasnya.
Briefing staf tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.