“Kami akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dan dinas terkait untuk mengkaji kemungkinan penyusunan Perwal,”jelasnya.
Baca Juga:Polres Purwakarta Gencar Razia Miras Oplosan, Puluhan Botol Diamankan dari Wilayah Pasawahan
“Saya akan coba komunikasikan dengan pimpinan dan pihak terkait, apakah bisa dibuat Perwalkot atau tidak,”tambanya.
Menurutnya,kunjungan BPKP Jabar ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap program prioritas daerah. Program MBG sendiri menjadi salah satu fokus karena menyangkut anggaran besar dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami berharap, masukan dari BPKP dapat memperkuat tata kelola Program MBG di Tasikmalaya. Tujuannya agar program berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan memberi manfaat ekonomi bagi seluruh rantai pasok, mulai dari petani, UMKM, hingga penerima manfaat akhir,”katanya.
Pemkot Tasikmalaya,ucap Diky berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPKP. Evaluasi perizinan SPPG dan penyusunan regulasi pendukung akan menjadi prioritas.
“Agar Program MBG benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Santri,” pungkasnya.