Baca Juga:Kajati Riau, Kakanwil DJBC dan Wali Kota Pekanbaru, Musnahkan Ribuan Batang Rokok Ilegal
Rapat Dengar Pendapat ini mencerminkan meningkatnya peran masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik, khususnya terkait pengelolaan anggaran daerah.
“FOSSMA berharap pemerintah segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan membuka dokumen APBD, menyediakan ruang partisipasi publik, serta menyampaikan laporan realisasi anggaran secara berkala,” jelasnya.
Ia menambahkan,transparansi anggaran dinilai menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.
“Tanpa keterbukaan, potensi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dikhawatirkan semakin meningkat,”tegasnya.
Baca Juga:Mantap! Konsep Rumah Sampah Berbasis Sekolah (RSBS) Diteliti Melalui SKRIPSI 3 Perguruan Tinggi
Sementara,Ketua FOSSMA Kota Tasikmalaya, Dadang AP, menegaskan pihaknya membutuhkan penjelasan detail terkait struktur APBD 2026, termasuk program prioritas, alokasi belanja publik, dan pemerataan pembangunan antar wilayah,” katanya.
Selain itu,ucap Dadang FOSSMA juga menyampaikan sejumlah masukan yang berfokus pada empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keempat bidang tersebut dinilai krusial untuk mendorong kemajuan daerah jika dijalankan secara merata.
Dalam forum tersebut, FOSSMA mengajukan lima tuntutan kepada Pemkot Tasikmalaya, meliputi keterbukaan struktur APBD, kejelasan program prioritas, mekanisme pengawasan anggaran, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, serta jaminan pemerataan pembangunan.
“FOSSMA juga meminta pemerintah agar dapat mempublikasikan capaian realisasi anggaran agar masyarakat mengetahui program yang sudah berjalan maupun yang masih tertunda,”pungkasnya.