Pewarta:Dede.
Riau,Hallo Berita Online.Com-
Memasuki usia ke-69, Provinsi Riau mencatat sejumlah perkembangan positif dalam pembangunan ekonomi dan manusia. Namun, capaian tersebut masih dihadapkan pada tantangan pemerataan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Gambaran tersebut menjadi bagian dari evaluasi Pemerintah Provinsi Riau dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).
Pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi modal penting bagi Riau untuk melanjutkan pembangunan. Di sisi lain, kesenjangan antarwilayah pada sejumlah sektor masih membutuhkan perhatian, terutama terkait pendidikan, infrastruktur, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan peringatan Hari Jadi Riau tidak boleh hanya menjadi momentum untuk melihat capaian, tetapi juga kesempatan mengevaluasi pekerjaan yang belum selesai.
“Pada peringatan Hari Jadi Riau ini, kita tidak hanya membawa angka dan capaian. Kita membawa tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum selesai, dan apa yang harus kita perjuangkan bersama,” ungkapnya.
Ia menyebut, ekonomi Riau pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,75 persen secara tahunan dengan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional mencapai 5,2 persen. Sementara itu, IPM Riau telah mencapai 76,31 poin, tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,09 persen, kemiskinan 6,19 persen, dan Gini Ratio tercatat 0,304.
Menurutnya, indikator tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan Riau. Namun, pemerintah tidak ingin capaian makro tersebut menjadi alasan untuk berhenti melakukan pembenahan.
“Semua capaian tersebut patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata,” katanya.
SF Hariyanto mencontohkan masih adanya perbedaan capaian pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan antarwilayah. Karena itu, percepatan pemerataan menjadi salah satu agenda yang terus didorong pemerintah dengan mempertimbangkan kewenangan dan kemampuan fiskal daerah.