“Jadi bagaimana Dinas Kesehatan menilai sebuah dapur itu higienis, sementara dapurnya tidak mempunyai IPAL. Dari Dinkes pun menjawab IPAL itu nilai skornya cuma 3, jadi kalau 3 tidak ada maka SLHS bisa terbit. Artinya tidak ada IPAL juga, Dapur SPPG bisa terbit SLHS,”tegasnya.
Investigasi kami di lapangan dari 14 dapur, tidak ada satu pun yang mempunyai IPAL.
Jadi sekarang terbuka, menurutnya bahwa carut marut persoalan MBG ini. Bisa terbayangkan kalau 112 dapur SPPG ini beroperasi tidak memiliki izin apa pun, apa tidak mengerikan, coba siapa yang nanti menjamin bahwa makanan yang di sajikan ini higienis, seperti kalau nanti ada kejadian keracunan.
Kami dari LSM Sajalur, kalau ada keracunan, semua Dinas termasuk BGN kami seret ke ranah hukum, itu kami pastikan.
“Dan kami tidak mau anak-anak pelajar di Kota Tasikmalaya menjadi korban akibat carut marut MBG,”katanya.
Baca Juga:Purwakarta Aman dan Maju, Kapolres Kawal Strategi Pembangunan 2027 di Musrenbang
Ironis nya lagi dana untuk MBG di Kota Tasikmalaya itu senilai Rp 1.4 Triliun sama dengan APBD Kota Tasikmalaya, tapi lucunya untuk perwakilan BGN tidak ada kantornya.
“Lalu bagaimana kalau kita mau berkoordinasi, kalau kantor aja tidak punya, proyek dengan 1.4 triliun, perwakilan BGN di daerah tidak punya kantor, “tandas Nanang