Sementara itu, Kepala Pusat Pengendalian dan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya, Nenden Heniwati, S.E, memaparkan data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
“Tingkat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tasikmalaya saat ini baru mencapai 68 persen. Artinya masih ada ruang 32 persen wajib pajak yang belum tertib,”jelasnya.
Ia menilai angka tersebut perlu didorong agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat bisa tercapai. Salah satu strateginya adalah dengan memperluas edukasi dan mempermudah layanan pembayaran.
Bapenda juga terus melakukan digitalisasi, seperti Samsat Digital dan layanan pembayaran online, agar wajib pajak tidak perlu antre panjang.
“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat. Pajak yang terkumpul akan kembali untuk pembangunan di Jawa Barat, termasuk di Tasikmalaya,” kata Nenden.
Sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab. Warga dan tokoh masyarakat menyampaikan sejumlah kendala, mulai dari keterlambatan jatuh tempo hingga pemahaman jenis pajak daerah.
Baca Juga:Perbaikan Jembatan Pongpet Dimulai, Dandim 0625 Pangandaran Tekankan Kualitas dan Keamanan
Pemerintah dan DPRD Jabar berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi secara berkala, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah kota dalam penagihan dan pelayanan.
Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan penerimaan pajak daerah 2026 bisa meningkat, sehingga program pembangunan di Kota Tasikmalaya berjalan lebih cepat dan merata.