Kapolda Jabar mengungkapkan apabila terdapat pelanggaran hukum, Polda Jabar akan menindak tegas sesuai ketentuan, serta mencermati bahwa residu atau dampak dari kebijakan pemerintah di sektor kehutanan dapat berimplikasi langsung terhadap tugas-tugas kepolisian.
Dukungan terhadap program ketahanan pangan, salah satunya melalui pemanfaatan lahan untuk penanaman jagung secara terencana dan berkelanjutan.
Pengelolaan lahan DPK (Daerah Pengelolaan Khusus) perlu dilakukan secara hati – hati karena berpotensi menimbulkan ekses atau dampak sosial di masyarakat apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Baca Juga:Semangat Prima! HUT TNI Ke-80 di Pangandaran Jadi Panggung Besar Olahraga Air Indonesia
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara Perhutani dan Polri.
“Kami menyambut baik audiensi dari Perhutani. Setiap kebijakan pengelolaan hutan harus dikomunikasikan dengan baik bersama Polri agar tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun dampak sosial di masyarakat. Polda Jawa Barat siap mendukung pelestarian hutan, namun apabila terdapat pelanggaran hukum, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kapolda Jawa Barat.
Kapolda Jabar menambahkan bahwa sinergi yang kuat sejak tahap perencanaan kebijakan sangat diperlukan agar pelestarian hutan, penegakan hukum, dan program ketahanan pangan dapat berjalan seiring serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui audiensi dan sinergi berkelanjutan antara Polda Jawa Barat dan Perhutani, diharapkan upaya menjaga kelestarian hutan, menciptakan kepastian hukum, serta memperkuat ketahanan pangan dapat terlaksana secara optimal di wilayah Jawa Barat.( Humas Polda Jabar).