Tugas kita bersama memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena kebijakan atau kondisi ekonomi.
Baca Juga:Acara Guyub Muharam, Bupati Ciamis Salurkan Bantuan Santunan Kepada 2.560 Anak Yatim
“Dengan jumlah SMK swasta yang cukup banyak di Tasikmalaya, Pemkot menilai keberlangsungan sekolah swasta menjadi kunci agar target partisipasi pendidikan menengah kejuruan di kota ini tetap terjaga, ” jelas Diky
Kepala SMK Manangga Pratama, Japar Solihin, S.Pd., M.Pd., menyoroti kebijakan Pemprov Jabar yang menambah jumlah Rombongan Belajar SMK Negeri dari 36 menjadi 46.
Menurutnya, kebijakan itu bertentangan dengan Permendikbud yang mengatur batas maksimal rombel. “Ini mencederai aturan. Yang kami khawatirkan, kualitas pendidikan justru akan turun karena kelas jadi terlalu padat,” katanya.
Japar juga menepis anggapan bahwa sekolah swasta identik dengan biaya mahal. Ia menyebut, SMK swasta telah membentuk komitmen “Sekolah Swasta Kerja Sama” dan mengikuti seluruh kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi.
Mayoritas siswa di SMK swasta, lanjut Japar, berasal dari keluarga desil 4 ke bawah. “Jangan seolah-olah mau mematikan sekolah swasta. Di sini ada ribuan guru yang menggantungkan hidup. Kalau siswa ditarik masif ke negeri, pencairan sertifikasi guru swasta juga terdampak karena tidak ada rombel,” ujarnya.
Japar berharap Pemprov Jabar tidak khawatir berlebihan terhadap keberadaan SMK swasta yang dianggap mahal. Ia menegaskan pendidikan adalah hak setiap anak, sehingga tidak boleh terhenti karena masalah biaya.
“Kalau ada siswa yang tidak mampu bayar, kami tidak akan memaksa. Ijazah juga tidak akan kami tahan,” tegasnya.