“Bagi Kota Tasikmalaya, arah tersebut sangat relevan. Ekonomi kota kita tumbuh 5,39 persen pada tahun 2025 dan ditopang kuat oleh aktivitas industri, jasa, serta perdagangan. Karakter ini membuat digitalisasi pembayaran menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal dan posisi Tasikmalaya sebagai pusat aktivitas ekonomi Priangan Timur,”jelasnya.
Baca Juga:Nelayan Pangandaran Datangi DKPKP, Persoalkan Kerumitan Pengurusan Barcode BBM
Saya ingin manfaat QRIS terasa sampai ke unit usaha terkecil. Pelaku UMKM perlu didampingi sejak proses onboarding, aktif menerima transaksi, menggunakan catatan transaksi untuk membaca perkembangan usaha, memperluas pasar, dan membangun akses pembiayaan. Dengan begitu kode QR yang dipasang di meja dagang dapat menjadi pintu menuju usaha yang lebih tertib, dipercaya, dan bertumbuh.
Semangat tersebut sejalan dengan Tasik Pelak, yang mendorong penguatan UMKM, industri kecil, perdagangan, ekonomi kreatif, investasi, dan kesempatan kerja berbasis potensi daerah. Saya mengajak Bank Indonesia, perbankan, pusat perbelanjaan, dan komunitas untuk memperluas pendampingan merchant, terutama di pasar rakyat, sentra kuliner, kawasan wisata, dan pusat produk unggulan Kota Tasikmalaya.
Pada hari ini kita juga menyaksikan peluncuran layanan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui Tasik Hub, IPBB Digital, SiMaret, e-Retribusi Parkir, dan SiNatria. Langkah ini merupakan wujud Tasik Melayani: pelayanan publik yang dekat, mudah, transparan, dan mengikuti perkembangan zaman.
Baca Juga:Anggota Fraksi PDI Perjuangan Menyoroti Kebijakan Pemkab Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai
Setiap layanan digital harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dan diukur. Waktu pelayanan semakin singkat, pilihan pembayaran semakin mudah, transaksi tercatat secara akurat, kebocoran dapat ditekan, dan potensi Pendapatan Asli Daerah dapat dioptimalkan. Data transaksi yang rapi juga membantu pemerintah menyusun kebijakan dengan pijakan yang semakin kuat.
Karena itu, setelah peluncuran ini, saya meminta perangkat daerah terkait memastikan sistemnya stabil, mudah digunakan, terintegrasi, dan mempunyai kanal pengaduan yang responsif. Sosialisasi harus menjangkau petugas layanan serta masyarakat. Kita evaluasi pemanfaatannya secara berkala berdasarkan jumlah pengguna, transaksi, waktu layanan, penerimaan, dan kepuasan masyarakat.
Saya juga menyambut baik peluncuran QRIS UMMAT bersama pondok pesantren. Tasikmalaya memiliki ekosistem pesantren, masjid, lembaga pendidikan keagamaan, UMKM halal, zakat, infak, dan kegiatan sosial yang hidup. QRIS dapat membantu pengelolaan transaksi yang lebih mudah dan tercatat,sekaligus memperluas literasi keuangan digital di lingkungan umat.
Baca Juga:Kodam XIX/Tuanku Tambusai Targetkan Jembatan Garuda 118 Titik, Sebanyak 52 Telah Rampung
Kemajuan teknologi harus berjalan dengan amanah. Transparansi, ketepatan tujuan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana perlu terus dijaga. Dengan fondasi tersebut, QRIS UMMAT dapat memperkuat ekonomi syariah, kemandirian pesantren, dan kebermanfaatan sosial yang selaras dengan semangat Tasik Religius.
Di tengah pertumbuhan transaksi digital yang sangat cepat, pelindungan konsumen menjadi agenda penting. Masyarakat perlu dibekali kebiasaan sederhana: menjaga PIN dan OTP, memeriksa nama merchant serta nominal sebelum membayar, menghindari tautan mencurigakan, menggunakan aplikasi resmi, dan segera menghubungi kanal pengaduan ketika menemukan persoalan.
Pekan QRIS Nasional yang menghadirkan edukasi pelindungan konsumen dan pencegahan kejahatan digital. Pemerintah Kota Tasikmalaya siap memperkuat kolaborasi agar masyarakat semakin cakap, waspada, dan percaya diri dalam bertransaksi.
Baca Juga:Manjakan Masyarakat Jawa Barat, BRI Gelar Consumer Expo 2026 Goes to Kota Baru Parahyangan
“Tahun 2026 kita perkuat ekosistemnya. Tahun 2027 kita perbesar dampaknya. Tema pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2027, yaitu ‘Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat, menempatkan digitalisasi ekonomi, pelayanan publik, implementasi SPBE, dan optimalisasi PAD sebagai bagian penting dari arah pembangunan daerah, “paparnya.